Puluhan Juta Warga RI Masih Hidup Miskin, Jurang Kaya–Miskin Belum Sepenuhnya Tertutup
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan ekonomi di Indonesia memang mulai menurun, namun jurang antara kelompok kaya dan miskin masih menganga, terutama di wilayah perkotaan.
Puluhan juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin meski berbagai indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini Indonesia pada September 2025 berada di angka 0,363, turun dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran masyarakat, namun belum cukup untuk menutup kesenjangan sosial yang sudah lama terjadi.
Rasio gini sendiri merupakan indikator ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk, di mana angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan angka 1 mencerminkan ketimpangan ekstrem. Meski trennya membaik, BPS menegaskan bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketimpangan di perkotaan dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pekerjaan formal, pendidikan, dan peluang usaha. Kelompok berpenghasilan tinggi cenderung menikmati kenaikan pendapatan yang lebih cepat, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat, terutama untuk kebutuhan pangan, perumahan, dan transportasi.
Sementara itu, di wilayah perdesaan, ketimpangan relatif lebih rendah karena struktur pengeluaran masyarakat yang lebih homogen. Namun, tantangan lain tetap membayangi, seperti keterbatasan lapangan kerja, akses layanan kesehatan, dan kualitas pendidikan yang belum merata. Kondisi ini membuat upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang berbeda antara kota dan desa.
BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai puluhan juta orang. Fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya inklusif. Program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan sektor usaha mikro dan kecil dinilai menjadi kunci untuk menekan ketimpangan secara berkelanjutan.
Para pengamat menilai penurunan rasio gini patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ketimpangan yang terlalu lebar berpotensi memicu masalah sosial, menekan daya beli, dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena itu, kebijakan fiskal dan sosial perlu terus diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menurunkan angka statistik, tetapi memastikan bahwa perbaikan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah. Selama jurang antara si kaya dan si miskin masih terbuka lebar, upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan akan tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
